Anggota DPR Jeffrie Geovanie (F-PG) mendesak Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk mundur apabila tidak sanggup dan serius memecahkan persoalan kasus TKI di luar negeri.

“sebaiknya mundur saja kalau tidak sanggup karena dari pemaparannya tidak terlihat adanya keseriusan dari Menlu dalam menanggapi kasus Ruyati ini,”tegasnya saat Raker dengan Menlu Marty Natalegawa, di Gedung Nusantara II, (20/6).

Menurutnya, seharusnya Menteri Luar Negeri menyampaikan nota keras keberatan dan meninjau kembali hubungan politis dengan Arab Saudi. “Kita mengharapkan Menlu dapat menjawab bagaimana kasus TKI Ruyati, namun Menlu tidak menjelaskan secara lengkap mengenai kasus itu,”paparnya.

Pemerintah kita, lanjutnya, telat sekali menanggapi kasus Ruyati bahkan keluarga merasa tidak pernah dihubungi oleh Kemenlu. “Seharusnya seperti Filipina, bahkan sampai Presiden, Menterinya langsung turun melihat Tenaga kerjanya akan di hukum dan mereka menganggap itu merupakan persoalan besar bagi Negara mereka,”jelasnya.

Dia menambahkan, tidak seharusnya Kemenlu membentuk tim sekarang ini, dimana seharusnya lebih berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum.

Pendapat lebih tegas disampaikan oleh Sidarto Danusubroto (F-PDIP), dia menegaskan, pemerintah seharusnya menstop pengiriman TKI ke Negara-negara yang bermasalah seperti Malaysia maupun Arab Saudi. Pasalnya, banyak sekali pengiriman TKI di Indonesia memalsukan dokumennya agar bisa berangkat.

Menlu Marty Natalegawa mengatakan, pemerintah menyesalkan langkah Arab Saudi yang melakukan hukuman pancung tanpa memberitahukan Kemenlu dan keluarga korban. “Pemerintah juga akan segera memanggil duta besar RI di Riyadh untuk menyampaikan perkembangan terkait persoalan Ruyati tersebut,”jelasnya.

Menurutnya, kasus hukuman pancung ini bukan pertama kali bahkan terjadi terhadap Negara Nigeria, India, mereka melaksanakan hukuman pancung tanpa menginformasikan kepada keluarga pelaku maupun pemerintahnya. “Ini merupakan pola kasus-kasus yang hamper serupa,”paparnya. (si)/foto:iw/parle.